Kemoterapi jalan terus tanpa jual apa-apa

Saya guru SD negeri, jadi otomatis terdaftar BPJS Kesehatan kelas 2 lewat pemotongan gaji. Suami saya wiraswasta kecil-kecilan, servis AC panggilan. Dua tahun lalu, waktu mandi, saya meraba ada benjolan di payudara kiri. Awalnya saya kira kista biasa, tapi setelah USG dan biopsi, hasilnya kanker payudara stadium dua.

Dunia rasanya runtuh waktu dengar kata "kanker" langsung dari dokter. Pikiran saya langsung melayang ke anak-anak, ke suami, ke kelas yang saya ajar — rasanya semua tiba-tiba jadi tidak pasti. Tapi yang bikin saya sedikit tenang, sekitar empat tahun sebelumnya saya sempat ikut polis asuransi penyakit kritis — awalnya karena rekan kerja cerita neneknya kena stroke dan biayanya besar sekali, jadi saya ikut-ikutan ambil, preminya waktu itu tidak terlalu besar untuk ukuran gaji guru, sekitar Rp250.000-an sebulan untuk uang pertanggungan Rp200 juta.

BPJS Kesehatan menanggung sebagian besar biaya pengobatan saya — operasi, sebagian kemoterapi, obat-obatan tertentu. Tapi kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Ada obat-obatan penunjang dan terapi tambahan yang harus saya beli sendiri karena di luar tanggungan, ada biaya transportasi bolak-balik rumah sakit rujukan yang jauhnya dua jam dari rumah, ada juga hari-hari saya harus menunggu antrean jadwal kemoterapi yang cukup panjang — dan selama menunggu itu, kondisi saya kadang memburuk sehingga perlu penanganan di luar jadwal yang tidak selalu ditanggung penuh.

Waktu diagnosis resmi keluar dari dokter, saya langsung ajukan klaim penyakit kritis. Prosesnya tidak instan — ada masa tunggu sejak polis aktif yang harus dilewati dulu (untungnya polis saya sudah jalan bertahun-tahun jadi tidak masalah), lalu ada proses verifikasi diagnosis oleh pihak asuransi yang meminta hasil biopsi, rekam medis, dan surat keterangan dokter spesialis onkologi. Semua itu makan waktu sekitar tiga minggu sampai dana cair ke rekening saya.

Biaya kemoterapi dan rangkaian pengobatan kanker itu sendiri bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah tergantung jenis kanker, stadium, dan berapa siklus yang dibutuhkan — punya saya, di luar yang ditanggung BPJS, saya perkirakan menghabiskan sekitar Rp80 juta lebih untuk berbagai biaya tambahan selama proses pengobatan. Uang pertanggungan Rp200 juta dari klaim penyakit kritis itu yang menutup semua kekurangan itu, sisanya menjadi bantalan untuk masa pemulihan saya yang tidak bisa mengajar penuh selama beberapa bulan.

Suami saya sempat bilang, kalau tidak ada uang itu, kemungkinan besar kami harus gadai atau jual motor kerja dia, bahkan mungkin utang ke saudara dalam jumlah besar. Anak sulung kami yang waktu itu baru masuk kuliah juga sempat khawatir uang kuliahnya bakal dialihkan untuk biaya pengobatan saya. Untungnya itu semua tidak perlu terjadi.

Selama menjalani kemoterapi, saya juga merasakan sendiri betapa melelahkannya sistem antrean di rumah sakit rujukan — kadang jadwal kemo saya mundur berhari-hari karena kapasitas ruang terbatas, sementara kondisi tubuh saya kadang tidak bisa menunggu terlalu lama. Di titik-titik seperti itu, karena ada dana cadangan dari klaim, saya sempat mengambil opsi pemeriksaan penunjang di klinik swasta supaya tidak kehilangan momentum pengobatan, sesuatu yang mungkin tidak bisa saya lakukan kalau semua biaya harus dihitung ketat dari gaji bulanan saja.

Sekarang saya sudah dinyatakan dalam masa remisi, kontrol rutin setiap beberapa bulan. Saya masih mengajar, meski jam kerja saya kurangi sedikit. Setiap kali cerita ke rekan sesama guru, saya selalu bilang: BPJS itu pondasi yang wajib ada, tapi ada celah-celah biaya yang tidak semua orang sadar sampai benar-benar mengalaminya sendiri. Polis penyakit kritis itu yang menutup celah itu buat saya.

Catatan: ini kisah ilustratif yang menggabungkan pengalaman umum banyak keluarga Indonesia; nama & detail diubah untuk privasi.